Jakarta, (Analisa)
Meski sudah wafat, bukan berarti dosa-dosa Soeharto terlupakan begitu saja. Setidaknya ada lima poin dosa penguasa Orde Baru itu yang harus diadili.
Demikian disampaikan mantan Ketua Umum Partai Uni Demokrat Indonesia (PUDI) Sri Bintang Pamungkas. Dia tetap menuntut pemerintah menggelar pengadilan mendiang Soeharto.
“Setidaknya ada lima dosa yang ditinggalkan Soeharto, mulai kasus pelanggaran HAM sampai korupsinya,” kata Sri Bintang di sela-sela aksi Kesatuan Rakyat Adili Soeharto (Keras) di Tugu Proklamasi, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (13/2).
Kelima dosa Soeharto itu, tutur dosen UI yang sempat ditahan era Soeharto ini, pertama, banyaknya korban nyawa yang melayang di zaman Orde Baru. Antara lain korban kasus Talang Sari, Tanjung Priok, DOM di Aceh dan Irian, serta Timtim.
Kedua, banyak utang Indonesia kepada luar negeri sekitar 80 miliar dolar AS, dan setiap tahun pemerintah hanya mampu bayar bunga saja.
Ketiga, banyaknya sumber daya alam yang rusak, mulai dari hutan yang telah dikavling-kavling untuk keluarga dan kroni-kroni Cendana. Bahkan saat itu, Soeharto begitu mudahnya mengeluarkan hak pengusahaan hutan (HPH).
Keempat, merajalelanya tindak pidana korupsi, mulai dari keluarga Cendana, pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif hingga menjalar ke masyarakat. “Bahkan sejumlah tokoh militer pun ikut-ikutan korupsi juga,” tandas Bintang.
Dan terakhir, sistem pemerintahan sentralistik, militerisme, dan otoriter. Akibatnya, banyak kekayaan daerah dikuras habis oleh pusat.
Untuk itu, Bintang setuju dengan aksi di Tugu Proklamasi tersebut. Setidaknya, bisa mengingatkan pemerintahan sekarang untuk mengusut dan menyelesaikan kasus Soeharto. Sebab sejak era Habibie hingga sekarang belum ada yang mampu mengusut tuntas kasus pelanggaran yang dilakukan Soeharto.
“Bahkan SBY hanya meminta Rp10 triliun kepada Soeharto yang sebenarnya mencapai Rp400 triliun. Kalau SBY-JK tidak mampu mengusut tuntas kasus Soeharto, lebih baik mundur!” tantang Bintang. (dtc)
